KARAWANG,Jurnal Purwasuka.com. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Rabu tanggal 3 September 2025 resmi mengeluarkan pernyataan sikap bersama hasil rapat Paripurna menjawa Enam poin yang berkaitan dengan berbagai isu nasional yang ramai disuarakan mahasiswa dan pemuda dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Karawang.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai representasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.
“DPRD adalah representatif rakyat, kami dipilih oleh rakyat, dan kami harus mendengarkan suara rakyat,” terangnya
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPRD Karawang sepakat menandatangani sikap bersama, yakni Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB. Hasilnya, disepakati enam poin penting yang dinilai selaras dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Endang menambahkan, poin-poin tersebut lahir sebagai bentuk respons nyata DPRD terhadap suara mahasiswa dan pemuda yang belakangan gencar melakukan aksi menyuarakan aspirasi.
Isu-isu yang digaungkan mahasiswa juga menjadi perhatian kami. Enam poin yang kami sepakati sejatinya selaras dengan aspirasi mereka, bahkan sudah kami sebarkan kepada instansi terkait, ” ungkapnya
Berikut enam poin penting yang disepakati 1.Kebijakan Tunjangan dan Pajak*: DPRD Karawang meminta DPR RI membatalkan kebijakan tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.
2.Perampasan Aset dan Beban Rakyat*:
Kementerian ATR/BPN wajib mempertahankan sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.
Kementerian ESDM diminta menghentikan pertambangan di kawasan hutan lindung dan menutup tambang ilegal.
.Kementerian Keuangan diminta mengkaji ulang besaran pajak masyarakat berpenghasilan rendah.
3 Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat*: DPRD mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4.UU Pro-Oligarki DPRD meminta pemerintah mencabut peraturan dan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat.
5 Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
DPRD mendesak pemerintah menjamin lapangan kerja layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta jaminan sosial yang adil.
6.-Kedaulatan Rakyat: DPRD menegaskan dukungan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.
Pernyataan sikap ini merupakan bentuk respons nyata DPRD Karawanb terhadap suara mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi menyuarakan aspirasi. Ketujuh fraksi di DPRD Karawang sepakat menandatangani sikap bersama, yaitu Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB Pungkas Endang Sodikin.*** red
